• 0815-1959-2939
  • 100koperasibesar@gmail.com

Pengantar Penulis

Koperasi Indonesia Dalam Pusaran Disrupsi Ekonomi

Lantaran posisinya yang terhormat di dalam konstitusi  negara, maka pembangunan koperasi tidak hanya berlangsung dari bawah (bottom-up) tetapi juga tanggung jawab negara yang sepanjang tahun mengalokasikan dana untuk menumbuhkembangkan koperasi (top-down).  Itu sebabnya, di masa lalu bahkan hingga kini, indikator keberhasilan pemerintah dalam membangun koperasi  direpresentasikan  melalui pendekatan jumlah (kuantitatif).

Ketika musim berganti dan dunia usaha bergerak dengan cara-cara yang ajaib, pendekatan kuantitatif dalam menilai indikator perkoperasian semakin ditinggalkan. Dalam dunia yang berubah dewasa ini, pasar tidak lagi direpresentasikan dengan sebuah area yang luas, tetapi cukup hanya dalam genggaman tangan.

Dunia usaha kini tengah disusupi oleh  pendatang baru bernama inovasi disruptif, sebuah penemuan teknologi yang melahirkan pasar baru sekaligus mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada.  Dahsyatnya inovasi disruptif terbukti telah menenggelamkan sejumlah perusahaan raksasa di masa lalu.  Sehingga mereka yang tetap berrtahan dengan mekanisme pasar lama, sudah harus siap-siap untuk tenggelam.

Dalam konteks perkoperasian Indonesia, pergeseran mindset generasi milenial itu mau tidak mau memang harus diikuti. Koperasi pun sudah harus didigitalisasi sebagai pintu masuk menuju pasar online.

Melihat cepatnya pergeseran teknologi informasi yang berlangsung, maka kebijakan fenomenal Puspayoga ketika ditunjuk menjabat Menteri Koperasi UKM era Presiden Joko Widodo adalah memangkas jumlah koperasi yang kebanyakan tinggal papan nama. Karena koperasi tidak perlu banyak, melainkan jumlah anggotanya yang harus ditingkatkan.

Setelah pemangkasan 62.000 koperasi yang ditengarai tinggal papan nama itu, pada Desember 2016  Kementerian Koperasi dan UKM  mengumumkan  jumlah anggota koperasi di seluruh Indonesia yang tercatat dalam ODS (Online Data System) sebanyak 150.144 unit dengan  anggota  26.763.374 orang  atau 10 persen dari populasi penduduk Indonesia  262 juta jiwa. Dengan jumlah sebesar itu, jika fungsi koperasi berjalan optimal maka tidak ada lagi cerita tentang kemiskinan di Tanah Air. Sebab, sudah ter-cover oleh koperasi yang selama ini fokus melayani segmen masyarakat menengah ke bawah.

Peran koperasi dalam memberdayakan kaum marjinal sepertinya sudah menjadi keniscayaan sejarah. Menengok ke belakang, ketika pada abad 17 di Eropa terjadi penemuan ilmu dan teknologi baru turut mengubah relasi industrial. Di Inggris, mesin-mesin meminggirkan tenaga manusia dalam proses industri di pabrik-pabrik sehingga terjadi pengangguran dimana-mana. Revolusi Prancis pada 1789 malah menempatkan kaum pemodal pada posisi superior. Akibatnya kesenjangan antara majikan dan buruh semakin menganga.

Dalam kondisi seperti itu, Robert Owen, seorang industriawan penganut sosialisme Inggris pada 1771 menggagas ide pembentukan community-community sebagai proyek percontohan dari masyarakat sosialis yang diistilahkan dengan co-operation. Dia pun mendirikan pemukiman di Amerika Serikat pada tahun 1824 bernama New Harmony untuk kaum buruh. Sayangnya proyek ini berujung pada kegagalan.

Namun demikian, ide Owen terus berlanjut dengan pembentukan Koperasi Rochdale yang dipelopori 28 anggota di Inggris pada 1844. Idenya sederhana agar kaum buruh dapat memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Koperasi ini dikemudian hari terus tumbuh dan terbukti sukses. Kuncinya terletak pada semangat kebersamaan dan gotong royong. Prinsip-prinsip koperasi ini kemudian dibakukan oleh International Cooperative Alliance (ICA) pada kongres pertamanya di Paris tahun 1937.

Dalam konteks Indonesia, koperasi lahir dari rahim penderitaan dan kemiskinan. Ketika pada tahun 1896, R.Aria Wiria Atmaja seorang patih di Purwokerto prihatin melihat nasib para priyayi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya mereka meminjam kepada rentenir yang mengenakan bunga mencekik. Alih-alih sejahtera, kehidupannya semakin terpuruk. Terinspirasi model usaha Koperasi kredit ala Raiffeisen di Jerman, sang Patih pun mendirikan sebuah bank khusus priyayi, Hulp en Spaar Bank.

Cita-cita tersebut kemudian diteruskan oleh De Wolff van Westerrode, seorang asisten residen Belanda. Sewaktu cuti ia mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain priyayi, kelompok petani juga perlu dibantu karena ditekan para pengijon. Ia usulkankan untuk mengubah bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik.

Tidak berhenti disitu, De Wolff menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi niat itu tidak terlaksana karena dilarang Pemerintah Belanda. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank–bank Desa, rumah gadai dan Centrale Kas.

Geliat pendirian koperasi terus bergulir yang memaksa Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915. Kemudian pada tahun 1927 dikeluarkan Peraturan No 91 Tahun 1927, mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No 21 Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra.

Selepas Indonesia merdeka, gerakan koperasi terus menggeliat dan berhasil menggelar kongres I pada 1947 di Tasikmalaya Jawa Barat. Kongres itu kemudian sepakat membentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) dan menjadikan 12 Juli sebagai Hari Koperasi.

Ada benang merah yang bisa ditarik dari sejarah pendirian koperasi dunia dan Indonesia. Kemiskinan dan marjinalisasi yang dialami kelompok masyarakat lemah menjadi setting sosial yang melatarbelakanginya. Situasi itu mendorong mereka untuk menolong diri sendiri dan orang lain secara bersama-sama. Dalam perspektif struktural, kondisi itu disebabkan dominannya ideologi kapitalisme yang menempatkan modal dan pemilik di atas segalanya.

 

Fungsi Ekonomi dan Sosial

Membaca sejarah dengan tepat sangat penting untuk bersikap sekarang sekaligus antisipasi pada masa depan. Dengan begitu, kita tidak akan misreading yang berakibat misleading. Sehingga seharusnya tidak ada lagi pihak yang  mempermasalahkan fungsi ekonomi dan sosial koperasi. Keduanya ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Meniadakan salah satunya berarti bertindak ahistoris.

Saat ini, meski mendapat banyak kritikan kapitalisme bukannya surut tetapi malah menjadi-jadi. Globalisasi menjadi jargon untuk menyembunyikan niat kaum pemodal mengangkangi dunia secara lebih nyaman. Perdagangan bebas diberlakukan di mana-mana sehingga modal mereka mengalir ke tempat yang basah tanpa ada rintangan yang berarti.

Dalam konteks seperti itu, bagaimana koperasi bisa tetap berperan? Solidaritas dan keinginan untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama (mutual self-help) seharusnya menjadi roh koperasi yang dipertahankan. Tanpa ciri mutual self-help, koperasi akan sama dengan korporasi yang hanya menguntungkan kaum pemodal. Dibatalkannya UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang bercita rasa korporasi dapat menjadi momentum untuk kembali pada jati diri koperasi. Kekuatan anggotalah yang sesungguhnya menjadi basis dalam menumbuhkembangkan usaha koperasi.

Dengan berpegang pada raison d’ etre koperasi berarti turut memajukan koperasi. Biarkan bersaing dengan lembaga keuangan lain tanpa intervensi dari mana pun. Cukuplah pemerintah menyediakan regulasi dan iklim usaha yang berpihak pada koperasi.

Menghadapi tantangan yang kian kompleks, internal koperasi juga seyogyanya berbenah. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah mulai bergulir. Arus barang, orang, dan jasa akan semakin deras mengalir ke dalam negeri. Hal ini tentu saja akan berdampak pada usaha koperasi, baik secara langsung atau tidak.

Untuk itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia pengelola perlu terus menerus dilakukan. Selain itu, pengurus juga perlu beradaptasi dengan teknologi informasi (IT) dalam operasional secara keseluruhan. Sehingga, tidak ada lagi koperasi yang gundah gulana karena kertas catatan simpan pinjam anggotanya hilang atau basah. Menolak implementasi IT sama saja menolak perubahan yang berarti akan tergilas zaman.

Dengan performance yang baik dan pengelolaan yang profesional, nantinya citra koperasi akan terangkat di mata publik. Keberhasilan dua koperasi Indonesia menembus 300 koperasi besar dunia versi ICA perlu menjadi milestone untuk pengembangan koperasi ke depan.

 

Mengapa 100 Besar?

Ciitra tidak menarik dari perkoperasian di Indonesia adalah posisi ekonominya yang hanya menempati kelas pinggiran.  Derasnya bantuan dan fasilitas pemerintah terhadap penumbuhan koperasi pada gilirannya justru  melahirkan bangun usaha koperasi yang lemah inisiatif, lantaran  hanya menunggu bantuan atau kredit murah dari pemerintah.

Begitu burukkah citra negatif disandang koperasi?  Untuk menjawab tudingan miring tersebut kami mencoba menyusuri sejumlah koperasi di berbagai pelosok tanah air.   Hasilnya, di luar dugaan karena cukup banyak koperasi yang tumbuh besar dengan manajemen profesional dan ditopang teknologi informasi yang andal. Maka muncullah inisiatif melakukan perankingan terhadap koperasi-koperasi berkinerja unggul tersebut, dengan klasifikasi 100 Koperasi Besar, 100 Koperasi Progresif dan 100 Koperasi Potensial.

Indikator penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 07/Per/M-KUKM/XI/2011 yaitu koperasi dengan total  aset minimal Rp 10 miliar, omset/volume usaha Rp 50 miliar dan anggota lebih dari 1000 orang.  Kriteria penilaian lainnya adalah pelayanan terhadap anggota, peduli lingkungan, penerapan teknologi informasi dan audit eksternal laporan keuangan.

Kendati judul yang terpampang adalah 100 Koperasi Besar Indonesia (KBI), namun  buku ini menyajikan 300 koperasi yang kami kategorikan besar atau setidaknya berpotensi menjadi besar. Urutan berikutnya adalah koperasi besar yang berada di posisi 101 hingga 200 yang kami beri label 100 Koperasi Progresif.  Dan berikutnya adalah koperasi di posisi 201-300 yang kami beri label 100 Koperasi Potensial.  Angka 100 kami pampangkan sekadar pertimbangan psikologis yang bermakna kesempurnaan.

Buku ini terbit dalam dua bahasa (Indonesia- Inggris) karena kami memang ingin mempromosikan koperasi Indonesia berkinerja unggul ke mancanegara. Publikasi seperti ini diperlukan guna memberi pencerahan dan kepercayaan yang semakin baik terhadap koperasi Indonesia. Juga untuk memberi motivasi bagi para pegiat koperasi untuk terus meningkatkan produktivitas usaha bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Selain untuk mempromosikan kinerja koperasi unggul, buku ini  merupakan upaya untuk memetakan perkembangan koperasi di Tanah Air yang selama ini memang tak tersentuh oleh lembaga keuangan formal, lantaran usaha koperasi acapkali ditempatkan pada posisi ekonomi marjinal.

Ketika versi awal 100 KBI  terbit pada tahun 2012, disusul dengan versi kedua tahun 2015, sambutan masyarakat terutama dari lembaga keuangan (perbankan) sangat menggembirakan, data dan kinerja perkoperasian yang sebelumnya lemah bahkan tidak akurat, sudah mulai terbuka. Tampilnya Kospin Jasa Pekalongan, Koperasi  Indonesia Seluler Jakarta dan Koperasi Kredit Lantang Tipo Kalimantan Barat sebagai pemuncak koperasi besar dengan aset triliunan rupiah seolah menyihir publik, bahwa koperasi Indonesia telah siap melaju di jalur ekonomi cepat.  Penerbitan kembali 100 KBI versi 2017 ini  adalah jawaban terhadap banyaknya permintaan kepada kami untuk kembali meranking koperasi Indonesia berkinerja unggul. Hal ini penting untuk mengamati, mengukur, dan mempublikasikan sejauh mana pencapaian koperasi domestik, sehingga dapat memacu kinerja para pengelola, pengurus, dan manajemen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi anggota dan masyarakat.

100 koperasi yang berhasil masuk ke jajaran terhormat ini sekaligus merupakan hasil kerja keras dan konsistensi pengurus dan manajer dalam mengelola koperasi.  Sejumlah koperasi yang pernah masuk di jajaran 100 besar tahun 2012 dan tahun 2015 terlihat masih  mendominasi ranking 2017 ini,  ada yang  mampu meningkatkan posisinya pada ranking yang lebih tinggi, ada yang bertahan dan ada pula yang turun ke posisi lebih rendah. Namun  ada pula yang terlempar dari posisi 100 besar dan digantikan oleh masuknya pemain (koperasi) baru yang sebelumnya tidak pernah diunggulkan.

Tampilnya KSP Graha Mandiri  di Grobogan, Jawa Tengah, KSPPS Tumang di Boyolali, Jawa Tengah, Kopdit Kosayu di Malang, Jawa Timur, Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman di Jakarta,   menunjukkan tingginya semangat para pengelolanya untuk menjadi besar dalam berkoperasi. Nilai tambah buku ini, adalah menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat yang riil, bukan sekadar wacana atau cuma konsep besar di atas kerja seminar. Penilaian akhir tentu berpulang kepada Anda, para pengamat dan pecinta ekonomi koperasi.

 

Irsyad Muchtar

573 Total kunjungan 1 Hari ini