• 0815-1959-2939
  • 100koperasibesar@gmail.com

Koperasi Simpan Pinjam, Sejatinya Bank rakyat

Koperasi Simpan Pinjam, Sejatinya Bank rakyat

Adakah aktivitas utama koperasi yang tidak berinduk pada usaha simpan pinjam? Pertanyaan ini menjadi sangat penting guna menegas ulang  koperasi sebagai entitas bisnis yang sarat dengan kalkulasi ekonomi. Bahwa dikatakan, koperasi sebagai kumpulan orang tentunya disertai dengan ide-ide besar yang bermuara pada pemupukan modal. Tanpa mengedepankan aspek permodalan, dan manajemen  maka sebuah koperasi tak ubahnya paguyuban atau sekadar lembaga swadaya masyarakat, nirlaba.  Uniknya sebuah bangun usaha koperasi juga tidak melulu mengedepankan keuntungan materi semata.  Rochdale Society (1844) di Inggris yang tahbiskan sebagai gerakan koperasi modern pertama di dunia adalah sebuah inisiatif  para buruh pabrik agar kepentingan ekonomi mereka tidak dikontrol oleh kerakusan  ekonomi kapitalis. Jika sebuah bangun usaha  persero atau perseorangan  hanya melulu mengejar keuntungan materi, maka esensi perkoperasian  adalah  upaya mewujudkan kesejahteraan bersama para anggota,  berazas kekeluargaan, gotong royong dan demokratis.

KSP 01

Ketika Aria Wiriatmaja mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank Der Inlandsche Hoopden pada 1895, maka sejatinya lembaga tersebut adalah sebuah bank simpan pinjam pertama  di Indonesia.  Seperti dua sisi mata uang,  usaha koperasi tak bisa dipisahkan dengan simpan pinjam.  Koperasi dengan usaha Simpan Pinjam atau KSP bahkan menjadi tujuan utama pelaku usaha mikro dan kecil dalam mencari sumber pembiayaan yang ‘ramah’, mudah di jangkau dan tanpa  syarat berbelit. Begitu kuat citra koperasi dengan usaha simpan pinjam, maka acapkali muncul pameo bahwa koperasi adalah tempat meminjam uang di kala tanggung bulan. Tidak berlebihan jika koperasi juga acapkali disebut people’s bank (bank rakyat).

Sebagai anggota sekaligus pemilik, maka wajar jika proses  peminjaman uang di koperasi  relatif  mudah dan tidak berbelit-belit.  Selain itu kebersamaan dalam koperasi diikat dalam tujuh prinsip  yang dikenal dengan jati diri koperasi. Tujuh prinsip yang berlaku universal itu adalah:

  1. Keanggotan suka rela dan terbuka.
  2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
  3. Pembagian laba dilakukan dengan adil dan sebanding dengan peran jasa setiap anggotanya.
  4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
  5. Kemandirian.
  6. Pendidikan perkoperasian.
  7. Kerja sama antar koperasi.

Mengacu  prinsip tersebut,  setiap pengguna jasa koperasi adalah anggota yang telah memenuhi kewajiban dasarnya, yaitu memberikan simpan pokok dan simpanan wajib sebagai modal usaha koperasi.

Aspek permodalan dalam KSP merupakan faktor  paling utama karenanya selain menghimpun dana dari anggota,  KSP juga boleh mencari permodala dari pihak lain seperti termaktub dalan PP No 9 Tahun 1995. Dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah yang mengatur  Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi itu  disebutkan,  selain  dari anggota, KSP dapat menghimpun modal pinjaman dari koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

Ketentuan ini pada gilirannya membawa konsekwensi baru bagi KSP, dimana lembaga ini juga dimungkinkan menghimpun dana dari masyarakat. Demikian juga dengan status keanggotaan yang kemudian melebar dan makin terbuka, sehingga dalam KSP lebih banyak dikenal calon anggota ketimbang anggota tetap.  Kondisi seperti itu dinilai wajar karena prinsip koperasi memang tidak  membatasi keanggotaannya secara eksklusif.   Hanya saja PP No 9 Tahun 1995 menegaskan bahwa status calon anggota koperasi dalam waktu paling lama tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Penegasan calon anggota menjadi anggota tetap itu dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada seseorang apakah layak atau tidak layak menjadi anggota koperasi. Status anggota tetap juga untuk memudahkan pembagian SHU yang porsinya memang hanya untuk anggota.

Lantaran sifatnya yang terbuka, pengelolaan KSP dituntut profesional karena risiko yang dihadapi jauh lebih sulit ketimbang mengelola jenis koperasi lainnya. Guna mencegah penyimpangan internal, PP No 9 Tahun 1995 Pasal 11 mewajibkan sedikitnya 50% dari jumlah pengelola KSP  mempunyai keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan di 
bidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam. PP ini juga melarang  adanya hubungan keluarga sampai derajat ke satu di antara pengelola KSP.

Perlu Lembaga Penjaminan

Posisi KSP sebagai lembaga intermediasi keuangan agaknya tidak seberuntung perbankan yang memiliki lembaga pengawas dan penjaminan. Dalam lalu lintas bisnis jasa keuangan,  keberadaan KSP bagai ‘anak tiri’ yang dilepas begitu saja di tengah persaingan pasar kompetitif.

Secercah harapan sebenarnya pernah muncul ketika pemerintah menerbitkan UU No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi. Dalam UU baru itu disebutkan bahwa pemerintah menginisiasi adanya lembaga penjaminan pinjaman untuk koperasi. Sayangnya, UU itu dinilai terlalu liberal dan menghilangkan sendi kebersamaan dalam koperasi sehingga dibatalkan.

Lemahnya pengawasan dan penjaminan terhadap KSP, pada gilirannya  menjadi jalan masuk bagi penyalahgunaan badan hukum koperasi. Kemudahan mengeluarkan badan hukum koperasi kian menambah deretan panjang kasus-kasus usaha koperasi yang salah urus.  Menariknya, di atas pondasi legalitas yang cukup rapuh itu, bisnis KSP tetap berjalan dan mampu memutar volume usaha triliunan rupiah. Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan hingga per Desember 2014 terdapat 109.044 unit KSP dan termasuk KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang mampu mengakumulasi penyaluran pinjaman sebesar Rp 66,31 triliun. Dari jajaran 100 Koperasi Besar Indonesia  di buku ini, sebanyak 67  koperasi menjalankan usaha tunggal di sektor  simpan pinjam dengan nama beragam,yaitu KSP, KJKS dan Kopdit. Berikut ini ranking 10 KSP dengan pencapaian aset, volume usaha dan anggota terbesar.

10 KSP

3105 Total kunjungan 1 Hari ini
admin